Sambas-CektaIndonesia.com.
Sejumlah aktivis menilai kehadiran negara di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.(19/01/2026
Ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta kondisi perekonomian yang masih tertinggal membuat warga perbatasan berada dalam posisi sulit dan terpaksa mencari penghidupan ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pembangunan yang belum merata tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan yang akses infrastrukturnya masih terbatas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Sambas masih berada di kisaran enam persen lebih, menunjukkan masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Aktivis menilai angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kesulitan riil masyarakat perbatasan yang menghadapi mahalnya biaya hidup dan minimnya lapangan pekerjaan.
Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga disebut menjadi salah satu penyebab lambannya pembangunan. Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, pembangunan infrastruktur jalan belum dapat menjangkau seluruh wilayah.
Akibatnya, banyak ruas jalan desa hingga kini masih berupa tanah, rusak, dan berlumpur, terutama saat musim hujan.
Potret nyata kondisi tersebut terlihat dari perjuangan para tenaga pendidik yang setiap hari harus melewati jalan berlumpur demi mengajar. Medan berat dan akses yang sulit tidak menyurutkan langkah mereka untuk memastikan anak-anak di perbatasan tetap memperoleh hak pendidikan.
Bagi para aktivis, kondisi ini merupakan ironi dan cermin ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan negara.
“Secara administratif Sambas adalah NKRI, tetapi secara rasa kehadiran negara belum sepenuhnya dirasakan masyarakat perbatasan,” ujar salah satu aktivis perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah mengakui masih adanya keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur. Salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan secara bertahap, khususnya pada sektor infrastruktur dasar.
“Keterbatasan APBD menjadi tantangan utama. Namun pemerintah daerah tetap berupaya memprioritaskan pembangunan jalan dan fasilitas dasar, terutama di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Meski demikian, para aktivis menilai persoalan perbatasan tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan bertahap semata. Mereka mendesak adanya keberpihakan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat agar kawasan perbatasan benar-benar menjadi beranda NKRI, bukan sekadar wilayah pinggiran.
“Jika infrastruktur dasar saja belum layak, maka ketimpangan ekonomi akan terus terjadi. Masyarakat akan terus bergantung pada peluang kerja di luar negeri,” tegasnya.
Para aktivis berharap pemerintah pusat dan daerah segera menghadirkan terobosan kebijakan serta dukungan anggaran yang lebih besar agar masyarakat Sambas dapat merasakan kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Red.
