Singkawang-CektaIndonesia.com.
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kota Singkawang yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, sejatinya dimaksudkan sebagai ruang refleksi dan penguatan komitmen antikorupsi. Pemerintah Kota Singkawang memilih mengemasnya dalam bentuk Seminar Hukum yang berlangsung di Basement Kantor Wali Kota. Namun, sejak awal peringatan ini sudah memunculkan ironi bahwa Wali Kota Singkawang absen dari panggung utama Hakordia,Rabu (24/12/2025)
Acara memang tetap berjalan. Sambutan resmi dibacakan oleh wakil Wali Kota dengan pesan normatif tentang pentingnya hukum sebagai pedoman kerja, inovasi, dan pelayanan publik. Tetapi publik berhak bertanya,mengapa pesan integritas itu tidak disampaikan langsung oleh pemimpin tertinggi daerah?
Hakordia bukan agenda seremonial biasa.Ia adalah simbol moral dan politik tentang keberpihakan pada nilai antikorupsi. Dalam konteks ini, kehadiran kepala daerah bukan sekadar urusan protokoler melainkan pernyataan sikap. Ketika seorang wali kota hadir dan berdiri di depan forum Hakordia, pesan yang dikirimkan jelas yaitu negara dalam hal ini pemerintah daerah hadir dan serius melawan korupsi.
Sebaliknya ketidakhadiran justru membuka ruang tafsir. Apalagi, Singkawang sedang tidak steril dari isu hukum. Sejumlah perkara yang menyeret pejabat daerah tengah bergulir dan menjadi perhatian publik. Bahkan dalam dinamika persidangan yang sempat mencuat ke ruang publik, nama Wali Kota disebut dalam rangkaian keterangan yang meski hingga kini belum ada penetapan status hukum apa pun.
Di titik inilah pertanyaan publik menjadi sah dan wajar.
apakah absennya Wali Kota dalam peringatan Hakordia berkaitan dengan sensitivitas proses hukum yang sedang berjalan?
Ataukah ada agenda kedinasan lain yang lebih prioritas ?
Dalam pemerintahan yang mengklaim menjunjung good governance, membiarkan ruang spekulasi terbuka lebar justru kontraproduktif. Penjelasan resmi dan transparan mengenai ketidakhadiran kepala daerah akan jauh lebih menyejukkan dibandingkan sikap diam yang memicu dugaan.
Lebih dari itu, Hakordia seharusnya tidak berhenti pada retorika dan slogan. Ia menuntut konsistensi sikap, keberanian moral, dan keteladanan nyata terutama ketika isu korupsi menyentuh lingkar kekuasaan. Pemimpin daerah seharusnya berada di garis depan, bukan di balik perwakilan, ketika integritas dipertaruhkan.
Jika kepercayaan publik ingin dijaga, maka kehadiran, keterbukaan, dan keteladanan tidak bisa diwakilkan sepenuhnya. Hakordia tanpa kehadiran wali kota berisiko kehilangan makna simboliknya yaitu terdengar lantang di podium, namun menyisakan gema tanya di ruang publik.
Pada akhirnya, editorial ini bukan tuduhan melainkan alarm etika. Dan alarm itu berbunyi bukan karena kebencian, melainkan karena masyarakat masih peduli dan berharap pada integritas pemimpinnya.
Penulis: Rizalfarizal
Editor: Wardi
